Network
SEMARANGKU - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng melakukan pengecekan ijazah yang ditahan sekolah di Jawa Tengah. Hal ini menyusul adanya laporan dari masyarakat tentang penahanan ijazah oleh pihak sekolah tertentu.
Hal itu disampaikan Ganjar usai memimpin rapat percepatan penanganan Covid-19 di kantornya, Senin 7 September. Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada kasus penahanan ijazah oleh sekolah di Jawa Tengah dengan alasan apapun.
"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saya minta cek semua sekolah, ada berapa ijazah yang belum diambil. Biar kita tahu, berapa banyak dan apa penyebabnya," kata Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Jelang Timnas U-19 Indonesia vs Kroasia U19, Shin Tae Yong Tambah Porsi Latihan
Baca Juga: Realme 7 dan 7 Pro, Ponsel dengan Proses Pengecasan Tercepat Secara Resmi Diluncurkan Di India
Ganjar tak ingin kasus penahanan ijazah yang terjadi di Solo kembali terjadi. Dalam kasus itu, ada salah satu orang tua siswa mengeluh ke Ganjar Pranowo melalui media sosial, terkait ijazah anaknya ditahan sekolah akibat belum melunasi administrasi. Padahal, dia mengaku benar-benar dari warga kurang mampu dan berjanji akan menyicilnya.
"Saya langsung cek semalam, ternyata pihak sekolah jawabannya tidak menahan, silahkan diambil. Terus soal nanti hutangnya gimana, saya bilang yang membereskan Gubernur, tapi jangan ditahan," terangnya.
Ganjar Pranowo menegaskan, bahwa pihak sekolah tidak boleh menahan ijazah siswanya dengan alasan apapun. Apabila ada yang menahan ijazah hanya karena belum melunasi administrasi, itu akan menjadi urusannya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta KPU Perketat Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada, Hindari Covid-19 Meluas
Baca Juga: Umidigi A7S Ponsel dengan Fitur Bisa Digunakan Sebagai Termometer untuk Kebutuhan Masa Pandemi
"Kalau ada yang niat menahan karena itu (belum bayar), kui urusane sama gubernur," tegasnya.
Persoalan penahanan ijazah lanjut Ganjar bukanlah kali pertama. Selama ini, ia beberapa kali melunasi administrasi siswa akibat adanya penahanan ijazah itu. Tak hanya SMA/SMK atau SLB negeri, siswa dari sekolah swasta atau SMP yang bukan menjadi kewenangannya juga sering dilakukan.
"Yang swasta ini sulit, kalau negeri misalnya SMP saya minta kabupaten/kota menyelesaikan, kalau tidak bisa baru saya bantu. Yang sulit itu swasta, saya berkali-kali berhadapan dengan sekolah swasta, tetap tidak bisa, dan harus bayar," terangnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Meminta Report Tiap Hari Menyangkut Dimulainya Uji Coba Sekolah Tatap Muka
Baca Juga: Ada Kepsek Tahan Ijazah Karena Alasan Uang, Ganjar Pranowo Ancam Akan Copot
Ganjar Pranowo mengatakan beberapa kali mengambil ijazah siswa dari sekolah swasta itu. Yang ia bantu adalah anak-anak yang benar-benar tidak mampu.
"Tapi yang mampu ya jangan. Saya juga minta sekolah swasta, tolong perhatikan pada mereka yang tidak mampu. Kita tunjukkan keberpihakan kita. Kalau tetap saja tidak bisa, nanti saya yang bantu. Tak golekke cara moso ora iso (saya carikan cara masa tidak bisa)," katanya.
Meski begitu, Ganjar Pranowo menemukan fakta bahwa tidak semua penahanan ijazah oleh sekolah hanya karena persoalan administrasi. Setelah diselidiki, ada banyak faktor kenapa pihak sekolah belum memberikan ijazahnya.
Baca Juga: Hukuman Para Pelanggar Protokol Kesehatan di Sidoarjo, Doa Bersama Di Makam Korban Covid-19
Baca Juga: Dana BLT untuk Koperasi Bergulir hingga Akhir September, Ini Penjelasannya!
"Sebenarnya, itu ternyata nggak semuanya ditahan juga, ada beberapa yang kita temukan ternyata siswanya belum cap jempol, waktu pembagian tidak datang dan lainnya. Maka, suasana kebatinannya ke publik saat lapor ke saya beda. Semoga masalah-masalah seperti ini tidak kembali terjadi," pungkasnya. ***
