BPKP Laporkan Ada Ketidak Beresan ke Ganjar Pranowo, Salah Satunya Kebocoran di PDAM

- 13 Agustus 2020, 15:35 WIB
Gubernur Ganjar Pranowo menerima Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jateng dalam rangka menyampaikan hasil pengawasan semester I 2020 di Ruang Rapat Ged. A Lt. 2. Kamis (13/8)/ Humas Provinsi Jateng
Gubernur Ganjar Pranowo menerima Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jateng dalam rangka menyampaikan hasil pengawasan semester I 2020 di Ruang Rapat Ged. A Lt. 2. Kamis (13/8)/ Humas Provinsi Jateng /

SEMARANGKU - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ada beberapa pekerjaan di Jawa Tengah yang harus dibereskan. Namun pekerjaan-pekerjaan tersebut banyak yang bukan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara langsung.

"Ada banyak pekerjaan di Jawa Tengah yang musti kita bereskan. Tapi memang sebagian besar tidak langsung dalam kewenangan provinsi," kata Ganjar usai menerima laporan hasil pengawasan BPKP semester I tahun 2020 dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Wasis Prabowo, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (13/8/2020).

Ganjar Pranowo menjelaskan, berdasarkan paparan Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan yang tidak beres tersebut di antaranya masalah kebocoran PDAM di kabupaten/kota dengan rata-rata sebesar 29 persen. Bahkan ada satu kota di Jawa Tengah yang kebocorannya sangat tinggi, mencapai 51 persen. Sementara batas maksimal kebocoran adalah 20 persen.

Baca Juga: Caviar iPhone 12 dengan Balutan Emas 18 Karat, Harga Rp 300 Juta dan Sudah Bisa Dipesan

Baca Juga: Panpel PSIS Semarang Gandeng Panser Biru dan Snex untuk Amankan Liga 1 di Stadion Citarum

"Nah itu akan kita perbaiki. Lalu ada beberapa yang secara nasional itu mendapatkan catatan dari BPKP. Satu Gula, ternyata gula ini Jateng musti serius karena banyak pabrik gula tidak mendapatkan suplai tebu dari petani maka ini dipikirkan. Sayangnya ini tidak langsung dalam kewenangan kita. Jadi tidak mudah kita melakukan satu tindakan yang serta merta tetapi akan kita surati satu persatu untuk bisa kita selesaikan," jelasnya.

Selain masalah gula, lanjut Ganjar Pranowo, salah satu BUMD yaitu BKK juga mendapatkan perhatian sehingga diperlukan dorongan serius untuk perbaikan. Untuk hal ini Ganjar mengatakan sudah menyatukannya me jadi PT BKK agar lebih mudah terkontrol dengan baik.

Hal lain yang harus diselesaikan adalah masalah sertifikasi tanah untuk bidang jalan, bidang balai besar wilayah sungai atau PSDA yang secara ukuran sangat panjang, besar, dan luas. Menurut Ganjar, untuk menyelesaikan itu diperlukan perbaikan sistem atau pola dari BPN.

Baca Juga: Quick Charge 5, Teknologi Pengisian Cepat dari Qualcomm Klaim 70% Lebih Efisien

Halaman:

Editor: Heru Fajar


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x