Network
Ganjar Pranowo menjelaskan, bahwa masukan dari para buruh sangat membantu Pemprov Jateng, menghasilkan putusan yang tidak memberatkan salah satu pihak.
Hal tersebut relevan dengan PP nomor 36 yang mengatakan bahwa, Gubernur juga tidak memiliki kewenangan dalam menentukan UMK.
"Ya sudah sekarang dibuat. Formula ini yang saya minta siapkan oleh kawan-kawan yang bekerja bareng-bareng. Biar tidak menunggu waktu. Kalau tidak bisa hari ini ya kita minta empat hari ini untuk bisa menyampaikan," katanya.
Apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo tentu diapresiasi oleh para buruh.
Meski sejauh ini, dirinya tidak memungkiri masih menerima tuntutan.
Salah satu tuntutannya adalah struktur skala upah di detailkan dalam bentuk SK Gubernur.
"Nah hari ini mereka kita sandera sebentar untuk mendetailkan maka kami minta mereka untuk rapat bersama. Masukan mereka soal struktur skala upah dan buruh dengan masa kerja di atas satu tahun itu seperti apa,” terang Ganjar.
Ganjar Pranowo meminta agar segala pihak yang terlibat dapat berperan aktif dan terbuka.
Artinya perusahaan harus berani menampilkan keuntungan dan kerugiannya seperti apa.
Hal tersebut harus diketahui juga oleh para buruh, sehingga setiap keputusan menjadi fair.
