Network
Tugas Satgas, lanjutnya, yang paling penting adalah verivikasi dan validasi data. Sebab dari data yang sudah ada, tercatat 27 ribu lebih masyarakat miskin ekstrem yang ada di 5 daerah itu. Setelah verval selesai, maka tindakan lanjutan adalah intervensi.
"Verval ini kuncinya, agar tidak keliru. Sebab kita punya contohnya, ada orang di Banyumas, dia masuk desil satu," paparnya.
"Tapi semuanya ada, air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik sudah PLN, fasilitas BAB sudah punya, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas. Tapi kenapa masih masuk data? Nah yang begini-begini ini harus diselesaikan," imbuh Ganjar.
Secara keseluruhan lanjut Ganjar, angka kemiskinan ekstrem di Jateng masih ada sekitar 1,5 juta orang. Namun itu berasal dari berbagai daerah.
Untuk percepatan kali ini, hanya 5 kabupaten yang menjadi prioritas pusat agar diselesaikan hingga akhir Desember tahun ini.
"Tapi saya ingatkan, bahwa penanganan harus pararel. Sekarang kan sedang menyusun RAPBD 2022, saya minta itu dimasukkan agar berlanjut. Sehingga, desil satu bisa diselesaikan maksimal sampai akhir 2022," tandasnya.
Sementara itu, Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen mengatakan agar penanganan kemiskinan ekstrem ini dilakukan secara kolaboratif antara provinsi dengan daerah.
Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini juga meminta agar sumber anggaran diambilkan tidak hanya dari anggaran negara, tapi bisa dari Baznas, CSR atau filantropi.
"Selain itu, program pendampingan satu OPD satu desa binaan yang sudah jalan di provinsi harus ditingkatkan. Mereka-mereka yang mendampingi desa-desa itu harus bekerja optimal agar target bisa tercapai," tandasnya. ***
