Network
SEMARANGKU - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menanggapi Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono yang menjadi tersangka KPK.
Tertangkapnya Budhi Sarwono oleh KPK diduga maling uang rakyat, menanggapi hal itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo gelar rapat dengan jajaran pejabat Banjarnegara.
Setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditangkap KPK, Gubernur Ganjar Pranowo memang mengatakan akan datang ke Banjarnegara dan menemui jajaran pejabat di sana.
Baca Juga: Target Sulit Tercapai, Ganjar Pranowo Desak Pemerintah Pusat Wujudkan Keinginan Ini
Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN mereformasi diri.
Tiba di Banjarnegara sekitar pukul 12.00 WIB, Gubernur Ganjar Pranowo langsung disambut oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin.
Setelah ngobrol sebentar secara tertutup, Gubernur Ganjar Pranowo kemudian menggelar rapat terbuka di pendopo Banjarnegara yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat.
Baca Juga: Yakin Akhir Tahun Selesai, Ganjar Pranowo Minta Tambahan Vaksin 2,5 Juta Perminggu untuk Jateng
Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.
Selain itu, Gubernur Ganjar Pranowo juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah.
Kejadian yang telah menimpa Banjarnegara harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.
"Apakah panjenengan siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?," tanya Ganjar Pranowo pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu.
Dan semua pejabat Banjarnegara yang hadir disitu serentak menjawab setuju.
"Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara," kata Ganjar Pranowo.
Dalam pengarahannya, Gubernur Ganjar Pranowo juga sudah memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang.
"Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD nya," jelas Ganjar Pranowo.
Gubernur Ganjar Pranowo juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola.
Selain itu, Gubernur Ganjar Pranowo juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam rangka Korsupgah di Banjarnegara.
"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk mereform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, nggak boleh ada lagi setoran-setoran," tegas Ganjar Pranowo.
Ditemui usai acara, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu.
Selain itu, soal penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati juga sudah ditandatangani.
"Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telpon pak Wakil Bupati dan responnya bagus," tutur Ganjar Pranowo.
Gubernur Ganjar Pranowo juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran.
Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.
"Saya juga meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini nggak aktif, hanya BPBD nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri," pungkas Ganjar Pranowo.***
