Network
SEMARANGKU - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung gercap menanggapi Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK karena kasus korupsi.
Ganjar Pranowo turun tangan dan memastikan layanan masyarakat tidak terganggu setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi.
mengaku akan langsung menemui Wakil Bupati untuk memastikan pemerintah dan layanan berjalan.
"Insyaallah besok atau lusa (saya) akan ke sana untuk briefing," kata Ganjar dalam rilis yang diterima semarangku.com.
Orang nomor satu di Jateng ini mengaku sudah menghubungi Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin, tidak lama setelah KPK menahan Budhi Sarwono.
Ia meminta Wakil Bupati untuk segera melakukan konsolidasi dan mengumpulkan seluruh OPD di Kabupaten Banjarnegara.
"Saya sudah minta ke Wakil Bupati agar segera melakukan konsolidasi di pemerintahannya. Kalau tidak salah hari ini mereka akan rapat. Saya minta pemerintahan tidak boleh terganggu. Terus layani masyarakat dengan baik," kata Ganjar.
Ganjar berharap kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagi seluruh kepada daerah agar tetap menjaga integritas.
"Saya mengingatkan kembali dan tidak akan pernah bosan seperti waktu pelantikan saat itu, reformasi birokrasinya, jaga integritasnya, dan tidak ada lagi cerita-cerita soal pungli, soal korupsi, hadiah-hadiah yang diberikan kepada pejabat. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat semuanya," kata Ganjar.
Untuk diketahui, Budhi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018. Ketua KPK Firli Bajuri mengatakan hasil penyelidikan diketahui Budhi diduga mendapatkan Rp 2,1 miliar dalam kasus itu. Selanjutnya KPK menahan Budhi Sarwono bersama seorang tersangka lain dari pihak swasta pada keterangan pers hari Jumat (3/9/2021) malam. Tersangka dikenakan Pasal 12 huruf i serta pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
