Network
SEMARANGKU - Sejumlah kades di Cilacap curhat ke Gubernur Ganjar Pranowo dalam Rembug Desa sulit ajak warga untuk disiplin protokol kesehatan (prokes).
Ganjar Pranowo menerima keluh kesah para Kepala Desa di Kabupaten Cilacap yang rata rata sulit untuk mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan prokes.
Hal ini disampaikan dalam acara Rembug Desa yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Cilacap, Kami 22 Juli 2021.
Edisi ketiga setelah Banjarnegara dan Rembang, Rembug Desa di Cilacap dikuti oleh 227 lurah.
Baca Juga: Covid-19 di Cilacap Mulai Turun, Ganjar Tetap Minta Pemkab Siapkan Tempat Isolasi Terpusat
"Rata-rata warga merasa jenuh. Ada juga yang beralasan karena aktivitasnya di sawah jadi merasa bebas tidak pakai masker," kata Kades Padangsari, Mahruri dalam rilis diterima Semarangk.
Hal senada disampaikan Kades Karangtengah, Suhartono dan Kades Pesawahan, Wasito. Meski sudah sering diedukasi dan disosialisasi, namun sekitar 50 persen warganya tidak taat prokes.
"Sulit sekali memberikan penyadaran pada masyarakat untuk menerapkan prokes. Sulit sekali. Padahal kami sudah keliling membagikan masker dan sosialisasi," kata Suhartono.
Beragam persoalan yang dilaporkan ke Gubernur Ganjar Pranowo, ada yang wadul karena kesulitan menata pasar serta meminta izin membuka tempat visata hingga meminta vaksin dan tenaga medis.
Baca Juga: Banyak Kades di Cilacap Keluhkan Warga yang Sulit Disiplin Prokes, Begini Tanggapan Ganjar
"Kami minta bantuan vaksin pak. Ada banyak warga kami yang ingin kerja ke luar negeri. Syaratnya harus divaksin. Kami sudah menghubungi Puskesmas tapi belum ada jawaban. Kami mohon agar ini dibantu pak," kata Kades Karangturi, Misar.
Ganjar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Jateng Yulianto dan Dinas Kesehatan Cilacap menindaklanjuti.
"Tolong pak Yuli (Kadinkes) dicatat dan segera ditindaklanjuti ya, itu dibantu warganya apakah vaksin dan tenaga kesehatan," perintah Ganjar.
Orang nomor satu di Jateng ini mengatakan para kades di Kabupaten Cilacap sudah melaksanakan tugas menata pasien, pemenuhan kebutuhan warga terdampak Covid hingga pelaksanaan Jogo Tonggo.
Selain itu, lanjut Ganjar, para kades telah melaporkan bahwa menyisihkan anggaran 8 persen dari dana desa untuk penanganan pandemi.
“Tadi saya tes, mereka paham berapa yang sakit, berapa ibu hamil, berapa yang resiko tinggi. Tahu detil bahkan presisi. Maka kalau nanti ada bantuan-bantuan dari pemerintah termasuk obat dari TNI/Polri, saya minta Kades-Kades itu diajak bicara, karena mengetahui persis kondisi di wilayahnya," pungkasnya.
Selain soal sulitnya edukasi pada masyarakat, ada problem lain yang disampaikan kades. Diantaranya ada masyarakat yang tidak percaya dengan Covid dan tidak percaya vaksin. Dua masalah itu lanjut Ganjar harus segera diselesaikan.
"Ini catatan buat kita semua dan kita harus bantu. Camat, Babinsa/Bhabinkamtibmas serta Dinkes harus turun membantu memberikan edukasi. Kalau perlu dengan testimoni-testimoni yang baik," jelasnya.***
