Network
SEMARANGKU – Pergerakan masyarakat di Jawa Tengah saat PPKM Darurat tergolong masih tinggi.
Pemerintah pun melakulan evaluasi PPKM Darurat agar upaya pencegahan penularan virus Covid-19 di Jawa Tengah bisa optimal.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun membeberkan golongan-golongan yang diizinkan keluar rumah atau berkegaitan di luar.
Ganjar menjelaskan, tidak semua masyarakat wajib di rumah saja. Beberapa orang tetap diizinkan aktivitas di luar.
Pergerakan tetap dibolehkan, bagi mereka yang sesuai dengan ketentuan dari PPKM Darurat. Seperti pekerja di sektor critical dan esensial.
Di sisi lain, Ganjar juga telah menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Disnakertrans untuk menyosialisasikan kembali pada pelaku industri besar maupun perusahaan untuk mengelola dengan baik usahanya.
“Saya tadi pagi ke KIW, komunikasi dengan dirutnya, untuk menyampaikan kepada pengusaha agar bisa mengontrol di sana. Sehingga kurangi pergerakan, sekali lagi kurangi pergerakan,” ucap Ganjar, Jumat 9 Juli 2021.
Meski begitu, Ganjar mengatakan pihaknya tetap mendukung instruksi dari Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan kepada TNI Polri yang memimpin terkait pengamanan pergerakan ini.
“Itu evaluasi yang hari ini kita lakukan dan kemarin perintah pak Menko Marinvest Kepolisian mengambil take a lead untuk mengatur jalannya traffic yang ada ini manusia, TNI akan membantu dan tentu saja dari Satpol PP kita pasti akan membantu,” papar Ganjar.
Baca Juga: Gerakan Jajan Online, Ganjar Pranowo Ajak ASN dan Masyarakat Bantu UMKM Selama PPKM Darurat
Evaluasi PPKM Darurat
Evaluasi PPKM Darurat tidak hanya dilakukan di Jawa Tengah, melainkan oleh pemerintah pusat untuk seluruh daerah zona merah.
“Kemarin sore kita mengevaluasi secara nasional, disiplinnya masih perlu ditingkatkan, pergerakan manusianya masih cukup tinggi,” kata Ganjar.
Dikatakan, evaluasi minggu pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayahnya, adalah soal pergerakan manusia yang masih tinggi.
Untuk itu, Ganjar menginstruksikan agar pergerakan dibatasi pada level terkecil yaitu desa.
Dijelaskan, data pusat menunjukkan data mobilitas di Jawa Tengah saat ini baru mencapai setengah dari target 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat yakni 18 persen. Untuk itu, peningkatan pengamanan di daerah di lakukan.
“Tapi rasa-rasanya kalau kita akan melakukan itu di tengah jalan kok tidak mudah ya, pasti akan terjadi friksi-friksi,” ucap Ganjar.
Sehingga, Ganjar menginstruksikan Pj. Sekda Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo untuk berkomunikasi dengan para Sekda di 35 kabuapten/kota agar menggandeng tokoh-tokoh di level terkecil.
“Ajak yuk Kades, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kegiatannya dibatasi pada lingkungan yang kecil saja di pemerintahannya,” ajak Ganjar.
“Pemerintahan mana yang paling kecil? Ya desa. Maka kontrol di level desa itu, kalau bisa dikuncinya di situ sehingga tidak terlalu banyak yang bergerak,” tandasnya. ***
