Network
SEMARANGKU - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol Firli Bahuri memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo terkait program pencegahan korupsi.
Ketua KPK menilai, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo telah berhasil menerapkan program pencegahan korupsi dengan cara membentuk pendidikan anti korupsi dan penyuluh anti korupsi khususnya di Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri, dalam acara bertajuk Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang digelar KPK secara daring, Selasa 13 April 2021.
Dalam acara secara daring tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diminta memberikan masukan, terkait program pencegahan korupsi bersama beberapa pembicara lainnya.
Baca Juga: Ini Spesifikasi Vivo Y20 Versi Thailand, Smartphone yang Terbakar di Bandar Udara Hong Kong
"Saya mendorong, kalau kita ingin melakukan pencegahan, konteks pencegahan harus melibatkan semuanya. Kalau konteks OTT sudahlah, itu pasti akan diberitakan secara luas. Namun cerita baik, proses panjang merubah sistem dan perilaku antikorupsi ini tidak pernah muncul," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Ganjar mengatakan bahwa ada banyak praktik baik yang telah dilakukan beberapa daerah, terkait program pencegahan korupsi.
Ganjar memberikan contoh di Jateng misalnya, sejak koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) dari KPK dilaksanakan sejak 2015 lalu, maka muncul beberapa program pencegahan anti korupsi, seperti pendidikan anti korupsi dan penyuluh anti korupsi.
"Pendidikan anti korupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perijinan-perijinan, sehingga kita bisa pantau semuanya.
Bahkan kami telah memiliki Perda khusus tentang pendidikan anti korupsi itu," jelas Ganjar.
Di samping itu, penyuluhan anti korupsi di Jawa Tengah juga sudah berjalan dengan cukup baik.
Beberapa ASN dan masyarakat umum diberikan pelatihan dengan pendampingan dari KPK untuk menjadi agen-agen penyuluh anti korupsi tersebut.
"Mereka telah menjadi virus seperti vaksinasi, yang kita suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," tegasnya.
Menurutnya, masih banyak praktik baik dari daerah yang dapat diambil, menjadi kebijakan nasional.
Ganjar juga berterimakasih kepada KPK yang selalu memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi khususnya di Jateng.
Ketua KPK, Firli Bahuri membenarkan bahwa kerjasama antara KPK dengan Pemprov Jateng dalam program pencegahan korupsi berjalan dengan sangat bagus.
Tim dari KPK, sering datang ke Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan membantu Jateng melaksanakan program-program pencegahan korupsi lainnya.
"Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah. Karena jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik di Indonesia ini," kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Baca Juga: SELAMAT! Ganjar Pranowo Beri Penghargaan Pada Bupati Ini, Ada Gibran Rakabuming dan Hendrar Prihadi
Ketua KPK Firli Bahuri juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk dan memperbanyak agen-agen pembangun integritas.
Mereka tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga hingga Kabupaten/Kota untuk melakukan pencegahan korupsi.
Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok.
"Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud dan terbentuk. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok anti korupsi agar program pencegahan korupsi dapat berjalan lancar," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala KSP, Moeldoko juga turut mengapresiasi sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah yang telah berjalan dengan baik.
Mulai dari sistem perencanaan keuangan, birokrasi yang bersih hingga berjalannya pendidikan anti korupsi dan penyuluh anti korupsi.
"Saya pikir model seperti ini yang justru banyak dieksploitasi di lapangan oleh para kepala daerah. Karena ini judulnya pencegahan, maka harus diperbanyak pendidikan dan penyuluhannya agar orang sadar. Kami sangat apresiasi pada pak Ganjar," kata Moeldoko.
Moeldoko juga sepakat, bahwa program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi program nasional. Dengan begitu, maka program pemerintah akan berjalan sesuai apa yang diharapkan.
"Saya sepakat dengan pak Ganjar, bahwa praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah itu bisa menjadi branch marking. Itu bisa jadi model dan diterapkan secara nasional. Itu sangat bagus, sehingga kita belajar dari yang empirik, nggak usah pusing-pusing lagi," tutupnya.***
