SEMARANGKU - Hari ini elemen buruh dari KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) melakukan unjuk rasa di Balai Kota Jakarta, 29 November 2021.
Dalam unjuk rasa tersebut, KSPI menyampaikan tuntutan kepada Anies Baswedan untuk mencabut SK penetapan UMP 2022 kota Jakarta yang baru saja disahkan.
Unjuk rasa tersebut Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso akan menyampaikan isi tuntutan untuk mengembalikan penetapan upah dengan aturan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
Baca Juga: Jadwal BRI Liga 1 Senin 29 November 2021, Ada Pertandingan Antara Borneo FC VS Persija Jakarta
Hal tersebut dilakukan atas terbitnya putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa UU No 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta kerja menurutnya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak dapat mengikat secara bersyarat karena lemah kekuatan hukumnya.
"Meminta kepada pemerintah provinsi DKI, Gubernur Anies Baswedan agar mencabut SK penetapan UMP 2022, melakukan revisi dengan kembali mengacu kepada UU Nomor 13 tahun 2003 dan PP nomor 78 tahun 2015" ucapnya dikutip SEMARANGKU dari Pikiran Rakyat.com.
Tidak lupa, dalam unjuk rasa tersebut KSPI menuntut Pemerintah dengan DPR untuk melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah diputuskan.
Hal ini karena KSPI menilai bahwa UU Cipta Kerja tidak sesuai konstitusional.
Baca Juga: Kontoversi Formula E Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo: Harus Tetap Diselenggarakan
Atas putusan tersebut, KSPI berharap bahwa seluruh Gubernur dan Bupati/ Walikota di Indonesia wajib mencabut SK perihal UMP (2022), termasuk Gubernur Anies Baswedan.
Sementara itu, unjuk rasa dimulai hari ini pukul 09.00 WIB tadi di kawasan industri Pulogadung.
Menanggapi aksi tersebut Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa penetapan UMP 2022 berada di tangan Pemerintah Pusat, bukan Daerah.
Perlu dipahami bahwa ada perbedaan antara DKI Jakarta dengan provinsi lain di Indonesia.
Kabupaten/kota di Jakarta bersifat administratif, terkait putusan dikeluarkannya aturan.
"Jadi begini ada perbedaan, antara DKI dan luar Jakarta kalau luar Jakarta itu kebijakan Pemprov mengeluarkan aturan yang ada kabupaten bisa berbeda," jelasnya.
Namun, dengan adanya tuntutan ini Riza berjanji akan membantu para buruh untuk mencarikan solusi yang tepat dan proporsional.
Solusi yang bersifat proporsional akan dicarikan sehingga kepentingan para buruh dan pengusaha dapat terpenuhi.
"Kami akan terus memberikan perhatian mencarikan solusi terbaik untuk kepentingan pengusaha dan buruh, kepentingan pemerintah dan seluruh warga," Jelas Riza. (Amir Faisol/Pikiran Rakyat)***
Artikel ini telah tayang di Pikiran Rakyat dengan judul: Hari Ini Buruh Akan Kepung Balai Kota Jakarta, Tuntut Anies Baswedan