Network
Baca Juga: Bantuan Kuota Internet Gratis dari Kemendikbud Belum Masuk Nomormu? Segera Lakukan Ini!
Lembaga tersebut adalah Lembaga Sensor Film (LSF) yang bertugas menyensor film dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
“Kedua lembaga ini sah berdasarkan UU,” katanya.
“Soal materi film, Lembaga Sensor Film yang memiliki wewenang apakah layak tayang atau tidak. Biarlah mereka yang menilai, kita percayakan pada mereka karena itu lembaga yang sah dan dilindungi Undang-Undang,” tambahnya.
Maka dari itu Hasanuddin mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini.
Baca Juga: Sinopsis Jodha Akbar ANTV Episode Selasa 29 September 2020, Jodha Dituduh Racuni Rukayah
Baca Juga: Jangan Blunder! Lakukan 6 Hal Ini, Pasti Insentif Kartu Prakerja Gelombang 10 Cair!
“Masyarakat tidak usah terlalu meributkan rencana pemutaran film G30S PKI ini. Karena masih banyak permasalahan bangsa seperti pandemi COVID-19 yang harus dipikirkan dan dicarikan solusi bersama. Mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan,” tuturnya.
Yang menjadi pertanyaan besar dari film ‘Pengkhianatan G30S PKI’ hingga saat ini karena sejarah dari peristiwa G30S yang dilakukan PKI belum terkuak sepenuhnya.
Film yang diproduksi oleh Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) pada tahun 1984 tersebut seringkali disebut sebagai propaganda rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
