Network
Pengunggah menjelaskan perbuatan maling uang rakyat dalam skandal registrasi IMEI sudah dijalankan secara sistemis. Semua golongan di instansi yang bersangkutan diduga ikut andil dalam aliran dana haram ini.
"Terkait isu nasional atas pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif oleh direktorat kami selama periode Januari s.d. Desember 2022," tutur pengunggah.
Kronologi kasus
Surat itu menambahkan tindakan korupsi berpangkal saat adanya kenaikan volume kedatangan penumpang dari luar negeri baik melalui jalur udara ataupun laut. Lonjakan jumlah diiringi dengan meningkatnya barang masuk yang dibawa oleh para penumpang termasuk handphone.
Kemudian terbitlah surat edaran nomor R-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean dari pihak Bea Cukai pada tanggal 9 November 2021.
Kebijakannya terkait bea masuk hingga USD500 (Rp7,6 juta jika dikonversikan dengan kurs terbaru), sebagaimana PER-09BC/2-18 pada 30 April 2018.
Surat terbuka di Twitter itu menengarai terdapat kecurangan yang berpotensi merugikan negara. Pejabat Bea Cukai golongan menengah diduga telah menetapkan harga tidak valid karena tak sesuai dengan aturan.
“Ada anomali dan kecurangan yang terindikasi adanya kerugian negara, dimana harga yang ditetapkan pejabat Bea Cukai setingkat level menengah (Fungsional PBC Ahli Pertama) menetapkan sesuka hatinya atau sesuai pesanan," tulis surat terbuka tersebut,” sebut pengunggah.
Ia membeberkan arahan untuk pembebasan bea masuk senilai USD500 itu menjadi peluang yang digunakan petugas untuk memperkaya diri sendiri.
“Aturan pembebasan barang penumpang sebesar USD500. Di atas nilai tersebut akan dikenai cukai yang harusnya masuk ke kas negara. Aturan inilah yg menjadi celah fraud bagi para petugas registrasi IMEI Bea Cukai,” imbuhnya.
