Arahan Presiden Jokowi dalam Mengatasi Penanganan Pemulihan Ekonomi

- 28 Juli 2020, 13:00 WIB
Presiden Jokowi saat melakukan rapat virtual bersama jajaran kabinet kerja. Instagram Presiden Jokowi
Presiden Jokowi saat melakukan rapat virtual bersama jajaran kabinet kerja. Instagram Presiden Jokowi /

SEMARANGKU – Presiden Jokowi memberikan beberapa arahan terhadap komite penanganan pemulihan ekonomi nasional dan Covid-19 melalui konferensi video pada hari ini senin 27 Juli 2020 kemarin.

Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh komite penanganan pemulihan ekonomi dan Covid-19 yang disampaikan melalui video konferensi oleh Jokowi adalah pembentukan komite tersebut yang bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kesehatan dalam menangani pandemi ini dengan kinerja yang seimbang antara laju dan berhentinya.

“Penanganan kesehatan harus dijadikan prioritas dan tidak boleh mengendur sedikitpun,” tutur Jokowi dalam memimpin video konferensi dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Istana.

Baca Juga: Chuwi LarkBox, PC Windows 10 Terkecil di Dunia Performa Sehebat PC Normal

Presiden mengungkapkan jika prioritas penanganan kesehatan di 8 provinsi untuk lebih diprioritaskan karena delapan provinsi ini memiliki kontribusi 74% kasus positif Covid-19 dan 3T (testing, tracing dan treatment) betul–betul harus dilakukan secara masif dan agresif. 

Jokowi menyampaikan bahwa penyerapan stimulus dalam penanganan Covid-19 sampai hari ini masih belum optimal dikarenakan menurut data terakhir yang diterima, sampai tanggal 22 juli dari total stimulus yang diberikan senilai Rp695 triliun masih terealisasi hanya Rp 136 triliun.

Presiden juga mengatakan untuk memangkas regulasi dan administrasi supaya direvisi dalam rangka menumbuhkan percepatan dalam perbaikan.

Baca Juga: Pihak Istana Kembali Melakukan Tes Swab, Presiden Joko Widodo Dinyatakan Negatif

Pada bagian akhir, Presiden mengatakan supaya di setiap posko yang ada di BNPB baik Pusat maupun daerah harus memiliki kesibukan sehingga nampak aura kegiatan yang dilaksanakan. Karena aura untuk menangani krisis ini sudah mulai berkurang. ***

Editor: Heru Fajar

Sumber: Sekretariat Kabinet


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x