Network
SEMARANGKU – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, di padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 5 februari 2023.
Dalam pertemuan tersebut mereka berdua menyepakati untuk saling menghormati segala keputusan politik termasuk sosok bakal calon presiden dan bacalon wakil presiden yang akan diusung oleh masing-masing partai pada Pemilu 2024 nanti.
’’Soal koalisi, soal capres, cawapres kita sudah sepakat menghormati keputusan politik masing-masing,’’ ucap Prabowo saat konferensi pers setelah kunjungan dengan Surya Paloh, Bogor, Jawa Barat, Minggu 5 februari 2023.
Baca Juga: Harga iPhone XR Bekas Bikin Full Semyum, Canggih tapi Sudah Bisa Mengirim Pesan Teks Dengan Lancar
Prabowo akan menghormati apapun keputusan politik dari Surya Paloh dengan Nasdemnya. Begitu juga sebaliknya, karena koalisi adalah bagian dari keputusan politik.
Ketum Gerindra ini juga akan menghormati kesepakan apabila nantinya ia akan diduetkan dengan Anies Baswedan.
Sedangkan Surya Paloh mengatakan bahwa kunjungan yang dilakukan ini sebagai ajang untuk mempererat hubungan persahabatannya dengan Prabowo yang sudah terjalin kurang lebih 40 tahun.
Walaupun politik antara Nasdem dan Gerindra dalam Pilpres berbeda, tetapi sebagai sahabat Paloh akan tetap memberikan semangat untuk Prabowo.
Prabowo telah mendeklarasikan diri sebagai Calon presiden Pemilu 2024. Begitu juga dengan Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden.
Sebagai sahabat, keduanya tidak ada niatan untuk saling menjatuhkan dalam pemilu nanti, apapun hasilnya nanti mereka tetap akan menerimanya dengan lapang dada.
Tak hanya membahas tentang kesepakatan politik, dalam pertemuan tersebut Prabowo juga menanggapi tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan untuk menunda pemilu 2024.
Menteri Pertahanan ini menganggap bahwa putusan tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak arif. Jika pemilu 2024 ditunda.
Menurutnya putusan dari PN Jakpus ini hanya menimbulkan kegaduhan atau konflik ditengah masyarakat Indonesia.
Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat kegaduhan di masyarakat terkait keputusannya yang telah mengabulkan gugatan dari Partai Prima terhadap KPU untuk menunda pemilu 2024.
’’Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan,’’ Tegas majelis hakim PN Jakpus, Jakarta, Pada kamis 2 februari 2023.
’’ dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari,’’ tambah Majelis hakim.
Dalam membuat keputusan tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal.
Yaitu untuk memulihkan dan menciptakan suasana politik yang adil, serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi kesalahan dan ketidakadilan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Hakim juga mengatakan bahwa data-data hukum telah terbukti terjadi kondisi error pada Sistem Informasi Partai Politik.
Oleh karena itu KPU selaku organ yang bertanggung jawab harus dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Pelapor. ***
