Forum Pimred PRMN Desak Pemerintah Lindungi Pedagang Kecil saat PPKM Darurat Serta Lebih Humanis

- 17 Juli 2021, 12:29 WIB
Forum Pimred PRMN Desak Pemerintah Lindungi Pedagang Kecil saat PPKM Darurat Serta Lebih Humanis
Forum Pimred PRMN Desak Pemerintah Lindungi Pedagang Kecil saat PPKM Darurat Serta Lebih Humanis /Semarangku

SEMARANGKU - Forum Pimred PRMN memberikan pernyataan sikap terhadap PPKM Darurat dari pemerintah dan situasi saat ini.

Forum Pimred PRMN berpendapat jika PPKM Darurat yang dijalankan pemerintah saaat ini masih belum bisa menekan pertumbuhan grafik positif Covid-19 di Indonesia.

Dengan berlatar belakang hal itu maka Forum Pimred PRMN memberikan pernyataan sikap dan masukan kepada pemerintah apalagi PPKM Darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli 2020.  

Sebelumnya  pemerintah melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Jumat 16 Juli 2021, mengumumkan bahwa pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali hingga akhir Juli.

PPKM Darurat di Jawa – Bali, yang telah diperluas ke beberapa daerah di luar Jawa – Bali, memiliki tujuan utama menurunkan angka positif (positivity rate) Covid-19. Untuk menurunkan kasus Covid-19, mobilitas dan kegiatan masyarakat harus dibatasi. PPKM Darurat inilah wujudnya.

Atas kebijakan pemerintah yang telah berjalan sejak 3 Juli ini, Forum Pimpinan Redaksi (Pimred) Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) menilai efektivitas PPKM Darurat masih jauh dari harapan. Indikasi tidak efektifnya PPKM Darurat terlihat dari angka positif Covid-19 yang masih terus bertambah signifikan.

Pada 3 Juli 2021 atau hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat, angka positif Covid-19 sebanyak 27.913 kasus. Atau, rata-rata 7 hari terakhir 23.270 kasus. Setelah dua pekan dilaksanakannya PPKM Darurat, angka positif Covid-19 pada 15 Juli 2021 mencapai 56.757 kasus. Atau, rata-rata 7 hari terakhir 44.145 kasus.

Ketidakefektifan PPKM Darurat itu masih diperburuk dengan coverage bantuan sosial (bansos) yang tidak merata, sehingga mobilitas masyarakat tidak sepenuhnya bisa dicegah. Sebab, banyak masyarakat yang harus tetap bekerja di luar rumah, khususnya pekerja sektor informal yang berpendapatan harian.

Di lain pihak, penegakan PPKM Darurat di lapangan sebagiannya memperlihatkan sikap aparatur yang kurang simpatik. Sehingga, beredar sejumlah video viral yang memperlihatkan ketidaksimpatikan aparatur di lapangan dalam penegakan PPKM Darurat.

Halaman:

Editor: Heru Fajar


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X