Diantaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya
Tidak hanya dari APBD, ada alokasi dari APBN atau pemerintah pusat sebesar Rp4,7 triliun untuk bansos.
"Anggaran-anggaran itu sudah disiapkan tahun ini, jadi inilah yang mesti digas untuk disalurkan pada masyarakat," kata Ganjar
Anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, diantaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta kk," ucapnya.
Dari sisi ekonomi, ada anggaran total Rp24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp2,2 triliun dari APBN.
Untuk anggaran APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras dan bansos paket peternakan.
"Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisir sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp1,2 juta. Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan," terangnya.
Selain memastikan bantuan yang sudah ada tersalurkan, Ganjar juga telah menyusun strategi refocusing.
Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jateng sudah mengusulkan rencana refocusing itu.
Beberapa usulan adalah alokasi bantuan sosial untuk 133,555 kk. Masing-masing akan menerima Rp200.000.