Network
Baca Juga: Apindo Sebut PKM Tak Efektif Redakan Pandemi Jika Hanya Dunia Usaha yang Disoroti
Aulia Hakim menuturkan, dalam dua Surat Menteri Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri hanya menyebut 75 persen Work From Home (WFH) hanya untuk karyawan perkantoran, bukan industri atau pabrik.
“Aturan tidak dijelaskan secara spesifik kepada sektor manufaktur. Ini yang menjadi perhatian kami,” ucapnya dalam siaran pers, Sabtu 9 Januari 2021.
“Apakah posisi dari buruh yang masih bekerja ini diatur. Kalau ini tidak diatur, maka PKM khususnya di Jawa Tengah akan sia-sia. Karena teman-teman masih los bekerja. Bahkan ribuan buruh berjubal saat mengisi daftar hadir,” katanya.
Baca Juga: Temukan Bangkai Babi Positif Virus African Swine Fever, Pemkab Klaten Ingatkan Masyarakat
Baca Juga: Donald Trump Lengser, Pemimpin Korut Kim Jong Un Tetap Anggap Amerika Musuh Bebuyutan
Apalagi, kata Aulia Hakim, ada alasan dari Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang mengatakan, tidak semua pekerjaan bidang manufaktur bisa dikerjakan di rumah.
Artinya, kebijakan yang diambil negara harus mensubsidi perusahaan-perusahaan dan karyawan harus diliburkan selama PKM.
“Percuma ketika karyawan ini masih bekerja dan masih pulang berkumpul lagi dengan keluarga,” ucapnya.
Baca Juga: Korut Tanggapi Pengesahan Joe Biden, Kim Jong Un: AS Tetap Musuh Besar Kami, Siapapun Presidennya
